Apa Negara Pertama yang Menyelenggarakan Pemilu?

Ilustrasi/medcom.id

Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai negara pertama yang secara resmi menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dalam bentuk modern seperti yang kita kenal saat ini, beberapa peradaban kuno telah mencoba sistem pemilihan pemimpin atau pengambilan keputusan secara kolektif.

Salah satu contoh awal pemilihan yang dikenal dalam sejarah adalah di Athena kuno, Yunani, pada abad ke-5 SM. Meskipun demokrasi di Athena hanya melibatkan sebagian kecil populasi, warga negara laki-laki yang memenuhi persyaratan tertentu diberi hak suara untuk memilih pejabat publik, seperti konsul. Pemilihan ini dilakukan melalui pemungutan suara terbuka di tempat umum.

Di Romawi Kuno, pengambilan keputusan politik melalui pemilihan juga menjadi bagian integral dari sistem politik mereka. Selama masa Republik Romawi, warga negara laki-laki yang memenuhi syarat memiliki hak suara untuk memilih pejabat seperti konsul, senator, dan magistrat lainnya. Pemilu diadakan secara periodik dan melibatkan proses penghitungan suara yang kompleks.

Namun, dalam pemilu kuno ini, hak suara terbatas hanya diberikan kepada sebagian kecil populasi, terutama warga negara laki-laki, dan sering kali memiliki kriteria kelayakan tertentu. Pemilu modern yang lebih inklusif, dengan pemilu universal yang memberi hak suara kepada semua warga negara dewasa tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau etnisitas, merupakan perkembangan yang lebih baru.

Ketika berbicara tentang negara pertama yang benar-benar menerapkan pemilu universal modern, Selandia Baru sering dianggap sebagai salah satu yang paling awal. Pada 1893, Selandia Baru menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada semua warga negara perempuan dalam pemilihan umum. Reformasi ini terjadi setelah kampanye perjuangan hak suara perempuan yang intens dan mendalam, yang dipelopori kelompok-kelompok seperti Women's Suffrage Petition.

Pemilihan umum modern yang mencakup pemilihan perempuan dan laki-laki secara universal terus berkembang setelah Selandia Baru. Negara-negara lain mengikuti jejak ini, dengan memberikan hak pilih kepada perempuan dan memperluas partisipasi warga negara dalam pemilihan. Misalnya, Australia Selatan memberikan hak pilih kepada perempuan pada 1894, diikuti oleh Australia secara keseluruhan pada 1902.

Hmm... ada yang mau menambahkan?