Bagaimana Penerapan Trias Politika di Indonesia?

Ilustrasi/riset.sadra.ac.id

Trias politika merupakan konsep yang sangat penting dalam pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan efektif. Dengan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang yang berbeda, trias politika mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi kebebasan individu. Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi oleh negara-negara yang ingin menerapkannya.

Dalam praktiknya, penerapan trias politika dapat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Beberapa negara mungkin memiliki sistem pemerintahan presidensial atau parlementer yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan prinsip trias politika sebagai landasan utama. 

Selain itu, ada juga negara yang menerapkan trias politika secara eksplisit dalam konstitusi mereka, sementara negara lain mengandalkan praktik tradisional atau adat istiadat dalam membagi kekuasaan pemerintahan.

Di Indonesia, trias politika diterapkan secara eksplisit dalam UUD 1945, dan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang legislatif bertugas membuat undang-undang, cabang eksekutif bertanggung jawab menjalankan undang-undang dan kebijakan pemerintah, sementara cabang yudikatif bertugas menegakkan hukum dan memutuskan sengketa hukum.

Namun, praktiknya di Indonesia kadang terdapat tumpang tindih antara kekuasaan dan tanggung jawab antar cabang pemerintahan, seperti dalam kasus pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pihak eksekutif yang kemudian harus mendapat persetujuan dari pihak legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi trias politika tidak selalu mudah, dan seringkali membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara cabang pemerintahan yang berbeda.

Dalam konteks global, konsep trias politika juga memiliki implikasi pada hubungan antarnegara. Misalnya, negara-negara yang menganut prinsip trias politika cenderung menghargai kebebasan individu dan hak asasi manusia, dan memprioritaskan hubungan yang saling menghormati dengan negara-negara lain. 

Di sisi lain, negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan otoriter cenderung kurang memperhatikan hak-hak individu, dan memiliki hubungan yang lebih bermusuhan dengan negara-negara lain.

Hmm... ada yang mau menambahkan?