Bagaimana Asal Usul Hukum Upah dan Jam Kerja di AS?

Ilustrasi/ntbprov.go.id

Hukum Upah dan Jam Kerja Federal di Amerika Serikat memiliki akar yang panjang dan kompleks. Sejarahnya melibatkan perjuangan pekerja, perubahan sosial, dan regulasi pemerintah yang terus berkembang. 

Pada awal Revolusi Industri di abad ke-19, kondisi kerja di Amerika Serikat sangat tidak menguntungkan bagi para pekerja. Mereka sering bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dengan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang minim. Pada saat itu, konsep jam kerja tetap dan perlindungan upah tidak ada.

Namun, perubahan sosial yang signifikan terjadi seiring pertumbuhan gerakan serikat buruh dan reformasi sosial. Pada pertengahan abad ke-19, serikat buruh mulai berkembang dan menuntut perubahan dalam kondisi kerja. Mereka mengorganisir mogok kerja dan demonstrasi untuk menuntut hak-hak pekerja yang lebih baik, termasuk jam kerja yang lebih pendek dan upah yang lebih adil.

Pada tahun 1869, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Jam Kerja Hukum federal yang pertama, yang dikenal sebagai Combination Act. Undang-undang ini bertujuan melarang kontrak antara majikan dan pekerja yang membatasi hak pekerja untuk mengorganisir serikat buruh atau melakukan mogok kerja. Meskipun upaya ini merupakan langkah awal yang signifikan, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak pekerja.

Pada tahun 1890, Kongres mengesahkan Sherman Antitrust Act, yang bertujuan untuk mengendalikan monopoli bisnis dan praktik bisnis yang tidak sah. Meskipun undang-undang ini awalnya tidak ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja, beberapa kasus pengadilan yang melibatkan undang-undang ini membuka jalan bagi interpretasi yang lebih luas tentang perlindungan hak-hak pekerja.

Pada awal abad ke-20, perubahan yang lebih besar dalam hukum upah dan jam kerja terjadi dengan adopsi Undang-Undang Hukum Upah Minimum Federal (Fair Labor Standards Act/FLSA) pada tahun 1938. 

FLSA adalah tonggak penting dalam sejarah hukum tenaga kerja di Amerika Serikat. Undang-undang ini menetapkan upah minimum federal, yaitu jumlah terendah yang harus dibayar majikan kepada pekerja di seluruh negara bagian. FLSA juga memperkenalkan konsep jam kerja yang lebih adil, di mana pekerja yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu berhak atas upah lembur.

Selama beberapa dekade berikutnya, FLSA mengalami perubahan dan pembaruan untuk mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, pada 1947, Taft-Hartley Act mengurangi kekuatan serikat buruh dan memberikan kontrol lebih besar kepada majikan. Namun, pada 1961, Presiden John F. Kennedy memperkenalkan Komisi Upah Minimum yang bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat FLSA.

Hingga saat ini, undang-undang upah dan jam kerja federal terus berkembang sesuai perubahan dalam ekonomi dan masyarakat Amerika Serikat. Dewan Ekonomi Presiden, Departemen Tenaga Kerja, dan badan-badan pemerintah lainnya terus memantau dan mengatur hukum ini untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Hmm... ada yang mau menambahkan?