Negara-negara yang Melibatkan Wanita dalam Peperangan

 Negara-negara yang Melibatkan Wanita dalam Peperangan
Ilustrasi/pinterest.com
Dalam film G.I. Jane buatan Hollywood, kita menyaksikan peran Demi Moore sebagai wanita yang berjuang mati-matian menjadi prajurit tempur untuk pasukan khusus Amerika Serikat. Dengan postur berotot dan kepala pelontos, Demi Moore memperlihatkan kegigihan seorang wanita yang ingin ikut berperang sebagaimana kaum pria di negaranya.

Film yang disutradarai Ridley Scott itu dirilis pada tahun 1997, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi wanita Amerika untuk menyaksikan hal itu di dunia nyata. Karena, meski wanita memang diizinkan untuk terlibat dalam satuan militer AS, namun peran mereka masih sangat terbatas, yang salah satunya tidak dilibatkan dalam peperangan secara langsung.

Sampai akhirnya, karena berbagai pertimbangam, Pentagon melakukan riset mengenai keikutsertaan wanita dalam peperangan di berbagai negara, dan hasilnya mereka memutuskan untuk mengizinkan tentara wanita untuk ikut bertempur di medan peperangan.

Pada 24 Januari 2013, di Gedung Pentagon, Washington DC, Menteri Pertahanan Leon Panetta—bersama Ketua Gabungan Para Kepala Staf Militer AS, Jenderal Martin Dempsey—menyatakan bahwa kebijakan itu sekaligus mencabut larangan resmi yang dibuat pada 1994 mengenai keikutsertaan wanita di garis depan pertempuran.

Sejak keputusan itu dibuat, para wanita yang ada di dinas ketentaraan pun akhirnya bisa terlibat langsung dalam perang, dan tidak lagi menjadi sekadar “pelengkap” sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Bagi kalangan pejuang hak-hak perempuan, hal itu merupakan suatu terobosan, karena selama ini kaum hawa hanya dipandang sebelah mata di dunia kemiliteran. Jenjang karir mereka juga tidak bisa berkembang sebagaimana tentara pria, karena tidak punya pengalaman bertempur.

Menteri Pertahanan Leon Panetta mengingatkan bahwa kebijakan baru itu pantas dikeluarkan, mengingat perjuangan dan pengorbanan kaum wanita Amerika di medan perang dalam beberapa tahun terakhir sudah terbukti, terutama bersamaan dengan operasi militer AS di Irak dan Afghanistan. “Mereka bertugas, mereka terluka, dan mereka juga gugur bersama yang lain. Kini waktunya untuk mengakui realitas itu,” ujarnya.

Selama perang di Irak dan Afghanistan, prajurit wanita AS hanya bertugas sebagai tenaga pendukung—menjadi personel medis, polisi militer, dan staf intelijen. Ada pula yang bekerja sampai ke garis depan pertempuran, namun tidak secara resmi ditugaskan ke sana.

Karena itulah, karir prajurit wanita di AS tidak berkembang, sedikit sekali yang bisa menjadi perwira tinggi berpangkat jenderal. Kenyataannya, dari 1,4 juta personel militer aktif AS, hanya 14 persen berjenis kelamin wanita.

Padahal, perjuangan dan pengorbanan prajurit wanita AS di medan tempur tidak bisa dibilang ringan. Ketika ikut berperang di Irak dan Afghanistan, misalnya, sebanyak 152 prajurit wanita gugur, meski mereka tidak bertempur di garis depan. Sementara 800 prajurit wanita lainnya mengalami luka-luka. Salah satu yang mengalami luka parah adalah Tammy Duckworth.

Tammy Duckworth adalah pilot wanita yang menerbangkan helikopter Black Hawk pada 2004, saat ia berdinas di Irak. Helikopter itu ditembak oleh pasukan Irak, dan akibatnya kedua kaki Tammy Duckworth harus diamputasi.

Dia kemudian pensiun dari dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Duckworth sempat aktif di organisasi veteran perang, sebelum akhirnya sukses menjadi anggota DPR dan dilantik pada 3 Januari 2013.

Kini, meski pemerintah AS telah mengizinkan wanita untuk ikut bertempur langsung di garis depan peperangan, tapi bukan berarti para wanita bisa serta merta langsung ikut dinas tempur di semua kesatuan.

Ada beberapa unit militer yang masih butuh proses beberapa tahun untuk penyesuaian. Beberapa kesatuan memang sudah siap menerima wanita masuk ke unit tempur, namun beberapa satuan yang lain—terutama pasukan elit seperti Navy Seals dan Delta Force—masih butuh waktu.

Presiden Barack Obama, yang baru dilantik untuk periode kedua pada 20 Januari 2013, menyambut positif hal tersebut. Dia menyatakan keputusan itu (diizinkannya wanita untuk masuk di garis pertempuran langsung) adalah langkah yang bersejarah. “Terobosan ini mencerminkan pengabdian yang berani dan patriotik kaum wanita selama lebih dari dua ratus tahun sejarah Amerika,” ujar Obama.

Terobosan yang diumumkan pemerintah AS tersebut tidak lepas dari upaya hukum sejumlah militer wanita yang menuntut keadilan untuk berkarya dan berkarir. Pada November 2012, empat wanita menggugat secara hukum Departemen Pertahanan mengenai larangan kaum wanita menjadi prajurit tempur, karena mereka menilai langkah itu inkonstitusional.

Salah satu penggugat, Kapten Zoe Bedell, menyatakan larangan itu telah membuat dia tidak bisa melanjutkan jenjang karir yang lebih tinggi sebagai personel Marinir AS.

Suzanne Lachelier, wanita yang menjadi perwira Angkatan Laut AS, menyatakan bahwa tanpa diberi tugas sebagai prajurit tempur pun, kaum wanita yang bertugas di Afghanistan dan Irak telah menjalani tugas yang berbahaya, dan mempertaruhkan nyawa mereka.

Dia menceritakan, “Banyak dari kami menjadi sasaran utama musuh karena mereka ingin memutus pasokan logistik, sedangkan kaum kami rata-rata bertugas sebagai sopir truk atau pilot pesawat pembawa logistik yang harus terbang rendah. Itu tugas berbahaya yang membuat kami menjadi target.”

Kini, setelah departemen pertahanan Amerika menyetujui dan mengizinkan kaum wanita untuk ikut berperang, para prajurit wanita di AS pun menyambut dengan senang hati. Mayor Mary Hegar, pilot helikopter untuk Garda Nasional Udara California, menyebut langkah itu sebagai lompatan jauh ke depan.

Dia turut bergabung dalam kelompok American Civil Liberties dalam menuntut pemerintah untuk memberi kesempatan setara kepada wanita yang berdinas militer, termasuk menjadi prajurit tempur. Kini, Mayor Mary Hegar menunggu seberapa serius para jenderal dan komandan militer menindaklanjuti keputusan Pentagon.

Meski begitu, tidak berarti semua wanita di Amerika menyambut gembira keputusan tersebut. Kelompok konservatif Concerned Women for America Legislative Action Committee, misalnya, menilai langkah tersebut dapat mengurangi kualitas militer dalam melindungi AS. Penny Nance, pemimpin kelompok tersebut, menyatakan, “Militer kita tidak bisa terus-terusan memilih eksperimentasi sosial dan pembenaran politis di atas kesiapan tempur.”

Terlepas dari hal itu, sebenarnya bukan hanya Amerika yang mengizinkan prajurit wanita untuk ikut bertempur. Selain Amerika, ada beberapa negara lain yang juga mengizinkan prajurit wanita mereka untuk maju ke medan pertempuran. Berikut ini di antaranya.

Australia

Sebelumnya, Australia hanya memberikan kesempatan sebanyak 7 persen kepada prajurit wanita untuk ikut berperang. Dengan kata lain, dalam satuan tempur yang dilibatkan ke medan perang, komposisinya terdiri dari 93 persen pria dan 7 persen wanita.

Namun, sejak 2011, Menteri Pertahanan Australia memutuskan untuk memberi kesempatan yang lebih luas pada para wanita untuk ikut berperang. Dengan keputusan itu, maka prajurit wanita di Australia bisa leluasa masuk ke dalam pasukan khusus, artileri, dan infantri.

Denmark

Pertimbangan memasukkan wanita ke medan perang telah terjadi sejak lama di Denmark. Pada 1985, mereka melakukan uji coba untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para wanita dalam berperang. Uji coba itu menempatkan para wanita di garis depan saat perang. Hasilnya, mereka melihat bahwa kemampuan para prajurit wanita tidak kalah dengan para prajurit pria.

Kenyataan itu kemudian menjadikan pemerintah Denmark untuk mengambil keputusan yang mengizinkan para wanita ikut dalam perang. Pemberian izin tersebut disahkan sejak 1988. Meskipun semua unit perang Denmark kini telah terbuka untuk para wanita, namun mereka masih belum bisa masuk dalam Pasukan Operasi Khusus Negara.

Israel

Sejak tahun 1985, Israel telah melibatkan kaum wanita untuk ikut berperang. Selain itu, sejak tahun 2009, para wanita juga mulai bergabung dalam pasukan antipesawat, unit artileri, dan pasukan penyelamat. Pengukuhan mengenai keterlibatan para wanita dalam perang juga dilakukan pemerintah Israel dengan mengikutsertakan para wanita mengikuti wajib militer selama dua tahun.

Jerman

Jerman mulai membuka unit pertempuran untuk para wanita pada tahun 2001. Keputusan itu kemudian meningkatkan jumlah wanita yang masuk ke dalam pasukan perang. Kini, jumlah wanita yang ikut masuk dalam angkatan bersenjata wanita Jerman tiga kali lipat lebih banyak daripada tahun 2001. Pada 2009, jumlah wanita yang bertugas di unit tempur mencapai 800 orang.

Hmm… ada yang mau menambahkan?


Related

Umum 5340361412064751356

Posting Komentar

emo-but-icon

Recent

Banyak Dibaca

item