Adakah Negara yang Menghapus Kekuatan Militernya?

Ilustrasi/tribunnews.com

Bagi banyak negara, kekuatan militer adalah hal penting karena menjadi pertahanan negara dari kemungkinan serangan negara asing. Karenanya, meski membutuhkan biaya besar—untuk persenjataan, riset, pelatihan, sampai gaji—banyak negara yang tetap memberdayakan militer, bahkan menganggarkan dana besar untuk membiayai kekuatan militernya.

Tapi tidak berarti semua negara merasa butuh militer. Sementara banyak negara yang sangat bergantung pada militer, di dunia ini ada negara-negara yang justru tidak menyukai keberadaan militer sehingga memilih untuk menghapusnya. Berikut ini negara-negara yang menghapus kekuatan militernya, serta alasan penghapusannya.

Haiti

Haiti adalah negara miskin, dan salah satu penyebab kemiskinan itu karena kekacauan politik yang terjadi di sana. Ironisnya, kekacauan politik yang menyebabkan berbagai masalah dan kekecauan itu disebabkan oleh militer.

Pada 16 Desember 1990, Jean-Bertrand Aristide terpilih menjadi presiden di Haiti. Kurang dari setahun, pemerintahannya dikudeta oleh militer. Haiti pun kemudian mengalami pemerintahan militer sampai 1994, ketika PBB akhirnya turun tangan dan dengan paksa menggulingkan kepemimpinan militer Haiti.

Setelah Jean-Bertrand Aristide diangkat kembali menjadi presiden, langkah awal yang dilakukannya adalah membubarkan angkatan bersenjata di negaranya, sebelum mereka dapat menimbulkan masalah lebih lanjut. Setelah militer Haiti dibubarkan, negara itu bergantung pada pasukan PBB untuk masalah keamanan.

Kosta Rika

Kosta Rika akan baik-baik saja tanpa militer, itulah yang diyakini oleh pemerintah dan rakyatnya. Faktanya, militer dihapus di negara itu, karena dianggap lebih baik tidak ada.

Penghapusan militer itu dimulai pada 1948, ketika terjadi pergolakan politik yang melibatkan militer, dan kemudian meledak menjadi perang saudara yang berlangsung 44 hari dan menewaskan 2.000 orang.

Untuk memastikan konflik berdarah semacam itu tidak pernah terjadi lagi, pemerintah yang baru pun segera menyusun sebuah konstitusi yang tidak hanya menjamin pemilu bebas dan terbuka, tetapi juga menghapuskan angkatan bersenjata negara itu.

Meski tidak lagi memiliki militer, Kosta Rika bukan berarti kehilangan kekuatan. Pada 2011, negara itu menghabiskan anggaran sekitar US$ 300 juta untuk polisi bersenjata dan penjaga pantai, dengan persenjataan setingkat militer. Bahkan, anggaran pertahanan mereka telah berkembang tiga kali lebih besar dari Nikaragua, negara tetangganya di utara, yang sering terlibat dalam sengketa perbatasan dengan Kosta Rika.

Mauritius

Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 1968, Mauritius menghapus kekuatan militer di negaranya, dan tidak pernah mengembangkan pertahanan nasional. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Afrika, Mauritius hanya menghabiskan 0,3 persen dari produk domestik brutonya untuk pertahanan, yang terdiri dari kepolisian, Special Mobile Force (SMF), dan penjaga pantai.

Secara keseluruhan, Mauritius hanya memiliki 10.115 personil yang bekerja pada badan-badan tersebut.

Badan-badan itu bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, kerusuhan, sampai misi SAR, namun tidak ditujukan untuk menangani pertahanan nasional. Meski begitu, Mauritius menerima pelatihan kontraterorisme dari Amerika Serikat, dan penjaga pantainya bekerjasama dengan Angkatan Laut India.

Panama

Panama mengalami masalah bahkan trauma dengan militer, dan hal itulah yang menjadikan negara tersebut menghapuskan militernya. Pada 1968, militer di Panama melakukan kudeta terhadap pemerintahan Arnulfo Arias Madrid yang terpilih secara demokratis.

Itu merupakan kudeta ketiga kalinya, dan kudeta itu berhasil mengambil alih kekuasaan. Setelah itu, militer memainkan peran utama dalam pemerintahan Panama sepanjang 1980-an, ketika Jenderal Manuel Noriega berkuasa.

Semula, Amerika mendukung Manuel Noriega. Tetapi, karena praktik korupsi, perdagangan narkoba, dan kecurangan dalam pemilu tersebar luas di Panama, ketegangan antara Panama dengan AS mulai meningkat. Sampai kemudian, pada 1989, AS menginvasi Panama, menjatuhkan Noriega dari kekuasaannya, dan mengantarkan Panama pada pemilu yang demokratis.

Karena ketidakpercayaan serta trauma masyarakat Panama yang mendalam terhadap militer, pemerintah yang baru pun kemudian mengamandemen konstitusi, dan membubarkan militer pada 1994. Meskipun memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan AS, Panama tetap menolak izin AS yang ingin mendirikan pangkalan militer di wilayah perbatasannya.

Federasi Mikronesia

Federasi Mikronesia meraih kemerdekaannya pada 1979, dan sejak itu menghapuskan kekuatan militernya. Pada 1986, mereka menandatangani Compact of Free Association dengan Amerika Serikat, yaitu perjanjian bahwa pertahanan Federasi Mikronesia menjadi tanggung jawab AS. Selain itu, warga Mikronesia tidak perlu visa untuk bekerja di AS, dan begitu pula sebaliknya.

Sementara warga Mikronesia bergantung pada AS untuk pertahanan negaranya, mereka juga dapat mendaftar pada angkatan bersenjata AS. Ketika Amerika terlibat perang dengan Irak dan Afghanistan, jumlah militer yang berasal dari warga Mikronesia yang tewas jauh lebih banyak daripada militer yang berasal dari warga AS.

Hmm… ada yang mau menambahkan?