Kapan Piagam PBB Ditandatangani?

Ilustrasi/kompas.com

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani pada 25 April 1945, oleh lima puluh pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penandatanganan itu berlangsung dalam konferensi internasional yang diadakan di San Fransisco.

PBB adalah tindak lanjut LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang dianggap telah gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II. Karenanya, untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang tentu tidak diinginkan semua pihak, PBB pun didirikan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi tersebut dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai orang pertama yang menciptakan istilah “United Nations” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu.

Istilah itu pertama kali digunakan secara resmi pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, di mana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Meskipun Piagam PBB ditandatangani pada 25 April 1945, namun piagam tersebut dimulai sejak 24 Oktober 1945, setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat—dan mayoritas dari 46 penandatangan lainnya. Sedangkan Sidang Umum pertama diadakan di Westminster Central Hall, London, pada Januari 1946, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan.

Piagam PBB adalah perjanjian konstituen, dan seluruh penandatangan terikat dengan isinya. Piagam PBB terdiri dari sebuah pembuka (preambule), yang secara garis besar disusun mengikuti preambule Konstitusi AS, dan kumpulan pasal yang dibagi ke dalam sembilan belas bab.

Secara garis besar, Piagam PBB menyebutkan bahwa tujuan PBB adalah untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Hmm... ada yang mau menambahkan?