Siapakah Yap Thiam Hien?

Ilustrasi/kbr.id

Lahir di Koeta Radja, Aceh, 25 Mei 1913, Yap Thiam Hien adalah pengacara Indonesia keturunan Tionghoa. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Ia juga salah satu pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kiprah perjuangan Yap dimulai ketika ia pulang dari Inggris setelah menyelesaikan pendidikannya pada 1948, dan memulai sebagai pengacara warga untuk warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Setelah lebih berpengalaman, Yap bersama John Karwin, Mochtar Kusumaatmadja, dan Komar, membuka kantor pengacara pada 1950. Dua puluh tahun kemudian, ia membuka kantor pengacara sendiri, dan memelopori berdirinya Peradin (Persatuan Advokat Indonesia).

Pada 29 April 1966, bersama H.J.C Princen, Aisyah Aminy, Dr. Halim, Wiratmo Sukito, dan Dr. Tambunan, Yap ikut mendirikan Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (LPHAM) yang sekaligus mewakili Amnesty International di Indonesia.

Selain gigih dalam bidang hukum dan HAM, Yap juga dikenal sebagai tokoh yang anti korupsi. Pada tahun 1968, ia ditahan selama beberapa minggu akibat aktivitasnya dalam menentang korupsi di lembaga pemerintah.

Ketika pemerintah Orde Baru meminta warga Tionghoa di Indonesia untuk mengganti nama Tionghoa mereka, Yap adalah sedikit dari orang yang tidak mau mengganti namanya, karena meyakini bahwa nasionalisme seseorang tidak sebatas pada nama semata. Ia tetap menggunakan nama Tionghoa-nya sampai akhir hayat.

Dalam perjalanan tugas menghadiri konferensi internasional Lembaga Donor untuk Indonesia di Brussel, Belgia, Yap menderita pendarahan usus. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Santo Agustinus, Brussel.

Setelah dua hari dirawat di sana, Yap menghembuskan napas yang terakhir pada 25 April 1989. Jenazahnya diterbangkan ke Jakarta, dan lima hari kemudian dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta, dengan diiringi ribuan pelayat.

Kini namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Hmm... ada yang mau menambahkan?